Cara Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah dan Urus IPPT

Cara Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah dan Urus IPPT

Setiap pembangunan rumah dan bangunan pasti membutuhkan adanya lahan. Secara umum lahan ini ada dua, yakni kering seperti pekarangan atau dan tanah basah berupa area persawahan.

Seiring berjalannya waktu, kepadatan penduduk terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kita membutuhkan lebih banyak lahan untuk mendirikan bangunan dan rumah. Dari sinilah muncul istilah cara melakukan pengerian sawah atau alih fungsi lahan.

Namun, apakah hal yang semacam ini legal? Rupanya iya, kondisi tersebut memang memungkinkan untuk dilakukan. Bahkan ada izinnya, yaitu IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah) istilah lainnya PSTS (Peralihan Status Tanah Sawah).

Tentu hal ini memberikan tanda tanya besar bagi masyarakat awam, apakah semua lahan sawah akan menjadi lahan perumahan semua? Sebelum Anda memutuskan untuk berasumsi, mari pahami terlebih dahulu sebenarnya bagaimana teknis alih fungsi lahan sawah menjadi hunian.

Tidak Bisa Asal, Begini Prosedur Mengurus Pengeringan Lahan Sawah

Ketika kita berbicara mengenai tanah dan lahan, tentunya kurang afdol kalau tidak melibatkan peran BPN (Badan Pertanahan Nasional). Lagipula, proses peralihan lahan sawah ini adalah isu yang sensitif, tidak semua orang bisa melakukannya karena ada persyaratan yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, langkah awal sebelum memutuskan untuk mengalihkan fungsi lahan sawah pastikan untuk ikuti panduan berikut.

Tanah Kavling Harga Di Bawah 100 Juta Kabupaten Bekasi

1. Berkonsultasi Dengan BPN

Tidak perlu buang-buang waktu tanya ke pak RT/RW, lurah, atau camat. Silahkan langsung datang ke kantor pertanahan untuk berkonsultasi mengenai boleh atau tidaknya dilakukan alih fungsi lahan sawah yang Anda punya.

Ini akan memangkas waktu Anda, di BPN kabupaten/kota setempat ada peta sekaligus data yang bisa dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Sudahkah Anda memahami penjelasan mengenai warna zona tanah Kami persingkat saja, jika ingin membaca pembahasan detailnya bisa cek di artikel tersebut.

Tidak semua lahan persawahan bisa melalui proses alih fungsi, pasalnya ada istilah zona hijau yang menandakan bahwa kawasan tersebut dikhususkan untuk tanah pertanian, sehingga tanah tersebut dilarang untuk mendirikan bangunan komersil atau rumah terkecuali ada pengecualian khusus.

Namun, jika kawasan sawah yang Anda miliki adalah zona kuning, maka pengurusan alih fungsi lahan bisa dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengisi dan Melengkapi Data Formulir IPPT

Apabila status tanah Anda memang zona kuning, maka Anda bisa mendapatkan formulir pengajuan IPPT melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten/Kota setempat.

Setelah mengisi formulirnya, pemohon perlu memberikan materai sesuai ketentuan yang berlaku, yakni materai 10.000.

Selanjutnya, yang bersangkutan juga perlu menyiapkan surat kuasa, apabila pengurusan perubahan status tanah sawah dilakukan oleh orang lain (Apabila mengurus sendiri, abaikan opsi ini).

Jangan lupa untuk menyiapkan dokumen identitas seperti fotokopi KTP dan KK. Sebagai bukti yang valid bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan tidak ada potensi penyalahgunaan.

3. Menyiapkan Dokumen Persyaratan Lebih Lengkap

Selain mengisi data pada formulir DPMPTSP, pemohon juga harus melengkapi beberapa persyaratan penting lainnya, seperti:

  • Menyertakan Izin Lokasi/Persetujuan Pemanfaatan Ruang/Penetapan Lokasi (Salah satu saja)
  • Melampirkan surat atau sertifikat hak milik (SHM)
  • Menyertakan gambar situasi tanah (lokasi area persawahan yang akan melalui proses alihfungsi)
  • SK Kemenkumham dan Akta Pendirian Perusahaan (Apabila pemohon adalah badan hukum seperti: PT, CV, dan Firma)
  • Dokumen lainnya (Setiap daerah berbeda, jadi sesuaikan dengan ketentuan pihak kabupaten/kota setempat), contoh: pernyataan tanah tidak sengketa

Catatan: Semua dokumen di atas sebaiknya fotokopi dalam jumlah yang banyak. Misalnya rangkap 3 -5, sehingga nantinya Anda tidak akan kebingungan saat dokumen tersebut diminta oleh petugas.

4. Mendatangi Kantor DPMPTSP Kabupaten/Kota

Jika semua dokumen dirasa sudah lengkap, Anda bisa bersiap-siap untuk segera pergi ke kantor DPMPTSP di wilayah tempat tanah tersebut berada. Sesampainya di lokasi, Anda bisa langsung menuju loket dengan menjelaskan keperluannya. Petugas akan meminta Anda untuk melengkapi dokumen, siapkan fotokopi berkas persyaratan yang dibutuhkan.

5. Menunggu Proses Pengurusan Berkas Di DPMPTSP

Anda akan diminta untuk menunggu, petugas terkait akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Umumnya, tahapan ini membutuhkan waktu hingga 2 minggu, apabila ada syarat yang kurang, maka Anda akan diminta untuk melengkapinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah semuanya dicek dan lengkap, baru dimulai pengurusan izin alih fungsi lahan oleh pihak kantor DPMPTSP. Apabila semuanya selesai, maka Anda akan memperoleh sertifikat izin alih fungsi lahan IPPT.

Berapa Biaya yang Dikeluarkan Untuk Mengurus IPPT atau Alih Fungsi Lahan?

Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi SIPPN, pemohon tidak perlu membayarkan uang untuk melakukan pengurusan izin alih fungsi lahan (Gratis). Secara teknis, Anda hanya perlu menyiapkan uang untuk keperluan fotokopi berkas-berkasnya saja.

Cara Membangun Rumah Di Tanah Bekas Sawah Terjamin Aman

Penolakan Saat Proses Alih Fungsi Lahan Sawah, Ini Alasannya!

Ketika Anda mengajukan izin alih fungsi lahan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama perizinan diperbolehkan, sehingga Anda bisa mulai melakukan pengerian lahan basah atau permohonan ditolak.

Kenapa hal ini bisa terjadi?

Karena, secara sistematis DPMPTSP tidak mempunyai wewenang penuh untuk menyetujui atau tidaknya suatu lahan sawah dijadikan lahan kering untuk bangun rumah, gedung, dan sebagainya.

Alurnya rumitnya lebih kurang begini:

  • DPMPTSP mengirim permintaan rekomendasi hal teknis dari Dinas Pertanian
  • DPMPTSP mengirim permintaan rekomendasi teknis kepada TKRPD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
  • DPMPTSP mengirim permintaan rekomendasi pertimbangan teknis ke ATR/BPN

Jadi, bisa kita simpulkan kalau ada satu saja permintaan rekomendasi yang ditolak, maka kemungkinan besar IPPT tidak akan bisa dikeluarkan karena kemungkinan permohonan ini menyalahi aturan tata ruang di Kabupaten/Kota setempat. Sebagai masyarakat dan para pebisnis properti, Anda wajib memahami hal ini.

Satu lagi, sejauh ini pengurusan alih fungsi lahan, IPPT  tidak bisa dilakukan secara online. Namun, tentunya kebijakan ini bisa saja berubah di kemudian hari menyesuaikan program pemerintah.

Kesimpulan

Pengurusan alih fungsi lahan sepertinya tergolong cukup mudah, Anda hanya perlu mendatangi 2 kantor saja yakni BPN dan DPMPTSP setempat. Semua persetujuan ke TKRPD, Dinas Pertanian, dan pihak lainnya diwakilkan oleh DPMPTSP, sehingga lebih mudah dan cepat untuk proses pengecekannya.

Ada dua poin penting yang sebaiknya Anda perhatikan saat mengurus izin alih fungsi lahan tersebut, pertama pastikan semua dokumen lengkap sebelum diajukan supaya tidak memakan banyak waktu untuk revisi.

Kemudian, pastikan lahan sawah yang Anda punya tergolong dalam zona kuning, karena bagaimanapun juga pengurusan alih fungsi lahan untuk tanah zona hijau bisa dikatakan mustahil untuk dilakukan karena ini bertentangan dengan perundang-undangan.

Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bisa sama-sama menambah ilmu dan wawasan untuk memahami cara mengurus pengerian lahan sawah.

Berbicara mengenai lahan sawah, kami masih punya penawaran tanah kavling dengan harga murah, cek langsung tanah kavling harga di bawah 100 juta, sudah termasuk pengurusan SHM, PPJB, AJB, lokasi siap bangun kapan saja. Bisa bayar kredit atau cash syarat mudah, cukup fotokopi KTP dan KK.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *