BPN dan PPAT Kenali Dua Lembaga Ini Supaya Paham Legalitas Tanah!

BPN dan PPAT Kenali Dua Lembaga Ini Supaya Paham Legalitas Tanah!

Jangan asal beli tanah, sebisa mungkin cek juga legalitasnya banyak oknum yang tidak bertanggung  jawab menjual tanah tanpa memberikan legalitas kepemilikan yang sah.

Nah, legalitas ini bukan sekadar secarik kertas biasa, melainkan memang ada lembaga khusus yang berwenang untuk menerbitkannya dan memberikan jaminan bahwa tanah yang di beli oleh masyarakat itu asal usulnya jelas.

Disinilah Anda bisa mengetahui apakah suatu tanah itu hasil sengketa atau bukan, dokumen legalitasnya dipalsukan atau asli. Singkat cerita lembaga ini sangatlah berjasa untuk memastikan sistem jual beli tanah di Indonesia berlangsung dengan aman.

Pihak yang dimaksud adalah BPN dan juga PPAT. Namun, sudahkah Anda mengetahui dengan baik mengenai kedua lembaga tersebut berkaitan dengan fungsi, peran, dan wewenang?

Jika belum maka ini adalah waktu yang tepat untuk memperdalam wawasan sebelum membeli properti. Simak penjelasan berikut sampai selesai, Anda tidak akan menyesal.

Mengenal Lembaga BPN: Arti Logo, Tugas, dan Fungsinya

BPN adalah singkatan dari Badan Pertahanan Nasional, merupakan lembaga non kementrian di Indonesia yang melaksanakan tugas pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didirikan pada tahun 1998. Sebelumnya BPN ini dikenal dengan Akademi Agraria. Berbagai hal yang berkaitan dengan BPN diatur melalui peraturan presiden nomor 47 tahun 2020.

1. Arti Lambang Dan Warna Logo BPN

Di dalam sertifikat tanah Anda akan banyak menemui logo BPN yang cukup khas, tentunya lembaga ini tidak sembarang memilih logo melainkan memang ada penjelasannya tersendiri. Berikut penjelasannya:

  • 4 Butir Padi: Menunjukan Kemakmuran Dan Kesejahteraan

Memaknai 4 tujuan penataan pertanahan yang telah dilakukan BPN RI, yaitu kemakmuran, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial.

  • Lingkaran: Sumber Kehidupan Manusia

Memaknai wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi Tanah, Air dan Udara.

  • Sumbu Poros: Keseimbangan

3 Garis Lintang dan 3 Garis Bujur memaknai pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang mendasari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.

  • 11 Bidang Grafis Bumi: 11 Agenda yang Akan dan Telah Dilakukan BPN RI

Bagian warna coklat mempunyai arti bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh. Sedangkan warna kuning emas bermakna kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran. Terakhir, warna abu-abu memberikan arti kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan.

2. Tugas dan Wewenang BPN

BPN mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memastikan kondisi pertanahan di Indonesia terdata dengan baik. Berikut ini rangkaian panjang tugas yang diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional:

  1. Melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
  2. Memberikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan
  3. Merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat
  4. Menjalankan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan
  5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan tanah
  6. Melaksanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan
  7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN
  8. Menjalankan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
  9. Melaksanakan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
  10. Menjalankan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
  11. Melangsungkan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan
  12. Menerbitkan sertifikat pengesahan kepemilikan tanah seperti SHM, HGB, dan lainnya

3. Mengenal PPAT: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya

Selain BPN, ada juga lembaga PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang telah diberikan kepercayaan oleh BPN untuk menangani berbagai hal terkait proses pembuatan AJB, dan pernyataan lainnya.

Menurut peraturan pemerintahan nomor 37 tahun 1998 terdiri dari PPAT, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus.

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh BPN untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, legalitas jual beli tanah, dan sebagainya.

Baca juga: Cara Membangun Rumah Di Tanah Bekas Sawah Terjamin Aman

Sedangkan, PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas-tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah tertentu.

Terakhir, PPAT khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu. Adapun pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentukan PPAT yaitu KBPN (Kepala Badan Pertanahan Nasional).

Tugas dan Fungsi Dari PPAT, Seberapa Penting?

Tugas dari PPAT adalah menjalankan proses pendaftaran tanah dengan penerbitan akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Adapun hal-hal yang berkaitan mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.

Perbuatan hukum tersebut meliputi hibah, jual beli tanah, tukar menukar tanah, pemasukan ke dalam perusahaan, dan sebagainya. Selain itu, PPAT juga berperan penting untuk menerbitkan AJB. Dokumen inilah yang menjadi modal untuk mengurus SHM ke BPN, jadi harus benar-benar diperhatikan oleh setiap pembeli tanah dan properti.

Fungsi dari PPAT juga menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan jugauntuk memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, biaya jasa PPAT adalah sekitar 1,5% dari nilai transakasi jika belum dilengkapi sertifikat. Sedangkan tanah yang sudah ada sertifikat biayanya akan lebih murah, yaitu sekitar 0,5% dari nilai transaksi.

Manfaat yang Didapat Dengan Memahami Fungsi dan Peran BPN dan PPAT

Anda sudah membaca sampai sejauh ini, tentunya sekarang sudah ada gambaran bukan mengenai fungsi dan peran dari BPN dan PPAT?

Tentunya penjelasan di atas bukan sekadar materi belajar, melainkan sebagai landasan pertama supaya Anda bisa tahu lembaga dan pihak apa saja yang nantinya akan Anda datangi saat mengurus legalitas tanah.

Intinya dengan mengetahui fungsi dan peran kedua lembaga tersebut sekarang Anda tidak akan kebingungan jika sewaktu-waktu ragu dengan keaslian SHM langsung bawa dokumennya ke kantor BPN. Menyelesaikan perselisihan sengketa tanah juga bisa melalui BPN jadi harus pakai data dan pengecekan langsung dari lembaga terkait.

Apabila Anda tertarik untuk membeli tanah kavling yang legalitasnya aman dan terjamin, maka bisa menghubungi admin kami. Tersedia informasi Harga Tanah Kavling Bekasi untuk mempermudah Anda yang ingin mengetahui estimasi harga per meter persegi. Pembayaran bisa cash dan kredit, tidak ada bunga, denda, bebas dari sita.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *